OJK Keluarkan Aturan Fintech Lending

OJK Keluarkan Aturan Fintech Lending

Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi atau bernama FinTech Lending, kini resmi dimiliki Indonesia. Aturan yang dapat diartikan sebagai upaya dari penyelenggaraan layanan jasa untuk mempertemukan para pemberi pinjaman dengan penerima, dengan melakukan perjanjian pinjam meminjam langsung melalui jaringan internet.

Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam lansiran di laman resminya,  munculnya aktivitas pinjam meminjam dana melalui perangkat internet membuat institusi pemerintah itu mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang  Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi  dan diundangkan pada 29 Desember 2016.

Sebagai informasi, aturan yang dibuat oleh OJK ini meliputi penyediaan, mengelola, dan mengoperasikan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, yang berbadan hukum Indonesia.  Selain itu, untuk kepemilikan saham penyelenggaraan pinjam-meminjam oleh warga negara asing atau badan hukum asing, baik secara langsung maupun tidak langsung hanya diperbolehkan sebesar 85% di FinTech Lending.

Syarat utama untuk membangun layanan ini adalah, Penyelenggara yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas dan koperasi wajib memiliki modal paling sedikit Rp1 miliar untuk disetor pada saat pendaftaran.  Penyelenggara wajib memiliki modal paling sedikit Rp2,5 miliar untuk disetor pada saat mengajukan permohonan perizinan. Sementara itu, batas maksimal pinjaman yang diberikan sebesar  Rp 2 miliar.

Untuk mengoperasikan layanan ini, para pemain FinTech Lending wajib menggunakan escrow account dan virtual account. Hal itu dilakukan terkait dengan data center  dan penyelenggara FinTech Lending juga wajib menempatkan pusat data dan pusat pemulihan bencana yang berada di Indonesia.

Jika dalam aktivitas terjadi pelanggaran, OJK akan memberikan sanksi administratif penyelenggara. Pelanggaran atas kewajiban dan larangan dalam peraturan OJK dapat berbentuk peringatan tertulis, denda dengan membayar sejumlah uang, pembatasan kegiatan usaha hingga pencabutan ijin.

Aturan tersebut akan lebih teknis, yaitu perubahan batas maksimal total pemberian pinjaman dana, tata cara pemberian pinjaman, kerja sama antara penyelenggara dengan penyelenggara layanan pendukung lainnya berbasis teknologi informasi. Hingga tata cara penggunaan tanda tangan elektronik.

Berdasarkan data OJK sendiri,  pertumbuhan perusahaan startup FinTech makin meningkat. Sekitar 120 perusahaan sudah berdiri dan terdaftar dalam lingkup Otoritas Jasa Keuangan.


Sumber: indotelko.com

admin
admin
Administrator of Parama Indonesia

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *